KINERJA PENGENDALIAN RUANG SEBAGAI REFLEKSI KEBERHASILAN PENATAAN RUANG DI KAWASAN PERBATASAN

Adjie Pamungkas

Abstract


Tarik ulur kepentingan antar kabupaten kota sangat berdampak pada kawasan-kawasan perbatasannya yang memiliki terkaitan secara spasial yang erat. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan yang terjadi di kawasan perbatasan yang mendorong peningkatan prasarana dan sarana serta berbagai permasalahan lingkungan dan sosial terkait dengan kepadatan yang tinggi. Selain itu, permasalahan soputar pengelolaan pada kewenangan wilayah administrasi yang berbeda juga menjadi poin penting dalam mengatasi permasalahan pemanfaatan dan pengendalian nuang di kawasan perbatasan. Sehingga pengelolaan dan pengendalian terhadap kawasan perbatasan sangat penting untuk diperhatikan secara spesifik.

Dalam studi ini dilakukan proses evaluasi terhadap kinerja pemanfaatan dan pengendalian ruang perbatasan, Adapun aspek-aspek yang dievaluasi diantaranya adalah kelembagaan, model proses, kecukupan peraturan dan aspek keterlibatan stakeholder. Dari keempat aspek-aspek tersebut dilakukan penilaian pada tiap kabupaten/kota yang berbatasan di Jawa Timur dalam hal ini dilakukan terhadap 5 (umaj sampel kabupaten/kota yaitu Surabaya-Sidoarjo, Surabaya-Gresik, Sidoano Pasunuan, Kabupaten Malang Kota Batu dan Kabuapaton Malang Kota Malang. Proses penilaian dilakukan menggunakan analisis skoring pada kuesioner yang disebarkan pada tiap kabupaten/kota serta analisis AHP (analytical hierarchy process) yang dilakukan untuk membobotkan variabel variabel pada tiap aspek penilaian. Dan penilaian terhadap kelima sampel tersebut diketahui kawasan perbatasan yang memiliki kinerja yang variatif (baik, sedang dan buruk). Perbatasan Surabaya-Sidoarjo relatif memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perbatasan lainnya Sebaliknya, perbatasan di Sidoario-Pasuruan memiliki banyak vanabel kineria pengendalian ruang yang paling banyak. Beberapa variabel yang menjadi titik lemah dalam pengendalian di kawasan perbatasan adalah sinkronisasi peraturan, kelengkapan peraturan dan proporsionalitas antara kewenangan dengan TUPOKSI. Walaupun demikian, ada beberapa variabel yang menjadi titik kekuatan dalam pengendalian berupa: keberadaan instansi spesifik, transparansi, media pelibatan dan keterwakilan stakeholders.


References


Zulkaidi, Denny. (1991). Masalah Pertuasan Kota, Jurnal PWK ITB Nomor 1 Triwulan I/Januari. LPP-ITB Bandung

Dunn, W.N., (1994). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta Gadjah Mada University Press

Friedmann, John. (1987). Managing the global city region: class reader, University of Melbourne

Hadi Saban. (2000). Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar

Jefferson, Thomas. (2002). Pola Pengendalian Pemanfaatan Ruang DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta.

Kartasasmita, G. (1996). Administrasi Pembangunan "Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia LP3ES, Jakarta

Latifah, Siti. (2005). Prinsip-prinsip Analitical Hierarchy Process. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara

Saaty, Thomas L. (1980). The Analytical Hierarchy Process Planning, Pronty setting, resource allocation. USA: Mc. Graw

Sasongko. (2005). Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 edisi 1, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia Jakart: Yayasan Sugijanto Soegijoko dan Urban And Regional Development Institute (URDI)

Setiono. (2005). Bunga Rampai Kota Indonesia dalam Abad 21 edisi 2, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia Yayasan Sugijanto Soegijoko dan Urban And Regional Development Institute (URDI), Jakarta

Singarimbun, M dan Effendi, S. (1995). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

Thoha M., (1984). Dimensi Dimensi Prima Ilmu Adminitrasi Negara. Fisipol Universitas Gadjah Mada. Jakarta

Teknomo, Kardi. (1999). Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process Dalam Menganalisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Moda Ke Kampus. Surabaya: UK Petra

Thoha dalam Sasongko. (2005). Bunga rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam abad 21 edisi 1

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Undang-Undang. No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Zulkaidi, Denny. 1999. Pernahaman Perubahan Pemanfaatan Lahan Kota Sebagai Dasar bagi Kebijakan Penanganannya.

Jurnal PWK. Vol. 10. No. 2/Juni 1999.

www.pu.go.id

www.kompas.co.id

www.surabaya.go.id

____________. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

____________. Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

____________. 2002. Rencana Tata Ruang Propinsi Jawa Timur. Buku Rencana. Pemerintah Propinsi Jawa Timur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
jurnal penataan ruang by LPPM ITS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://iptek.its.ac.id/index.php/jpr/index.