Perencanaan Bus Kawasan Pariwisata Kuta Selatan (Badung-Bali)
Abstract
Daerah Kuta Selatan merupakan tempat kunjungan pariwisata dari mancanegara bahkan tujuan destinasi wisata dunia. Banyak bus pariwisata lewat atau simpang siur di jalan utama yang mengakibatkan kemacetan panjang 1 Km sampai dengan 2 Km. Jalan yang seharusnya ditempuh 15 menit menjadi 1 jam bahkan bisa lebih. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung di Kawasan Kuta Selatan, maka semakin bertambah juga volume kendaraan yang melalui jalan raya Uluwatu. Hal ini mengakibatkan tundaan- tundaan yang berujung pada kemacetan panjang. Perencanaan bus kawasan pariwisata Membutuhkan data primer dan sekunder diperlukan untuk perencanaan bus di destinasi wisata Data diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung – Bali.
Dua proyeksi rute yaitu 1 Garuda Wisnu Kencana – Pantai Pandawa – Pantai Melasti dan trayek 2 Garuda Wisnu Kencana – Pantai Labuan Sait – Uluwatu, diperoleh dari temuan analisis. Dengan kapasitas 20 tempat duduk, Isuzu NLR 55B LX menjadi jenis kendaraan yang digunakan dalam perencanaan bus angkutan pariwisata ini. Terdapat 22 bus pada rute 1 dan 41 bus pada rute 2. Tarif angkutan ditentukan dengan menghitung biaya operasional kendaraan, yang kemudian dinilai memberikan tarif per penumpang sebesar Rp 15.000,00 untuk rute ke-1 1 dan Rp 15.000,00 untuk rute ke-2.
Full Text:
PDFReferences
Aglesia, Desy Natalia (2019). Perencanaan Sistem Operasional Angkutan Wisata Di Kota Yogyakarta. Laporan Tugas Akhir Sarjana Strata Satu Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
Asbanu, Charles Bernando (2020). Perencanaan Angkutan Pemadu Moda Bandar Udara Internasional Supadio – Kalimantan Barat. Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta
Azis, R., & Asrul (2014). Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi. Deepublish. Yogyakarta.
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. 2019. Bandung.
Enka, Aloysius Aldio Yonindra (2019). Perencanaan Sistem Moda Transportasi Wisata Di Kawasan Mangunan. Laporan Tugas Akhir Sarjana Strata Satu Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
Hadihardaja, Joetata, (1997). Sistem Transportasi. Universitas Guru Darma. Kamaluddin. 2003. Ekonomi Transportasi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat SK.687/AJ.206/DRJD/2002 (2002). Dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur.
Kusumo, Valens Bryan Bimo (2019). Perencanaan Sistem Moda Transportasi Wisata Pada Kawasan Pantai Di Gunung Kidul. Laporan Tugas Akhir Sarjana Strata Satu Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
Miro, Fidel (2002). Perencanaan Transportasi. Universitas Bung Hatta. Padang.
Miro. Fidel (2012). Pengantar Sistem Transportasi. Erlangga. Jakarta.
Munawar, Ahmad (2005). Dasar-Dasar Teknik Transportasi. Beta Offset. Yogyakarta.
OJK No.6 / SEOJK.05/2017 (2017). Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 (2011). Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2012 (2012). Tentang Retribusi Terminal. Peraturan Daerah Perda Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
PerMen 26/17. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
PP 74/14. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 (2014). Tentang Angkutan Jalan.
PP 74/14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 44 Tentang Pelayanan Angkutan.
Perpres 82/18. Pasal 31 tentang Jaminan Kesehatan.
Sangadji, Glendys Asri Aprianti (2020). Perencanaan Jaringan Trayek Ke Objek Wisata Terkoneksi AKDP Di Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Kulon Progo. Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta
Simbolon, M. M. 2003. Ekonomi Transportasi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017. Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
Surat Keputusan Direktur Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/ DRJD/2002. Tentang Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Umum.
Tamin, O.Z. (2008). Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
UU 10/09. Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.
UU 22/09. Undang - Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 5 Tentang Peran Jalan.
UU 22/09. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
UU 38/04. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 5 Tentang Komponen Prasarana Transportasi.
Warpani, Suwardjoko (1990). Merencanakan Sistem Perangkutan. Penerbit ITB. Bandung.
DOI: http://dx.doi.org/10.12962/j26151847.v5i4.21568
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jumlah Pengunjung :
Flag Counter
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas by Departemen Teknik Sipil ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.