Seiring semakin cepatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan untuk bermukim semakin bertambah. Keadaan ini tidak berimbang dengan ketersediaan akan lahan untuk tempat bermukim dan juga dengan harga lahan dikota. Hal tersebut sering menimbulkan aktivitas bermukim di tempat yang bukan peruntukannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi permukiman yang berpotensi untuk direlokasi dan mengetahui lahan potensial untuk tempat relokasi di Kota Kediri. Pendekatan kajian menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui pengukuran area lahan potensi direlokasi dengan analisa spasial buffering. Pendekatan yang digunakan dalam penentuan lokasi potensial untuk relokasi dengan melakukan pengukuran kemampuan lahan serta kesesuaian lahan untuk bermukim dan dilanjutkan dengan teknik overlay guna mengetahui lokasi prioritas pengembangan untuk relokasi. Hasil dari kajian ini adalah adanya permukiman yang berpotensi untuk direlokasi karena lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Permukiman diarea sempadan kereta api, sempadan sungai, dan area sempadan SUTT dengan jumlah sebanyak 364 unit rumah, ha ini terjadi karena lokasi dari permukiman yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukannya. Berdasarkan hasil analisa kemampuan dan kesesuaian lahan permukiman di Kota Kediri menunjukan bahwa Kota Kediri masih mampu menampung untuk tempat bermukim dengan dasar tingkat DDP>1. Prioritas lokasi potensial yang memiliki tingkat DDP>1 berada di 6 kelurahan dengan luas potensial lahan yang dapat dikembangkan sebagai tempat bermukim seluas 14,53 Ha.

Pemetaan, Potensi Relokasi Permukiman, Kesesuaian Lahan

. Indonesia. Undang – Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran RI Nomor 5188. Sekertariat Negara. Jakarta.

. Indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran RI Nomor 4722. Sekertariat Negara. Jakarta.

. Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau. Jakarta.

. Indonesia. Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Jakarta.

. Indonesia. Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT?M/2007 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta SOsial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Jakarta.

. Badan Standarisasi Nasional. 2004. SNI 03-1733-2004. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.

. Anindita, F. A., Syarifudin, D., Pasundan, U., & Dukung, D. (2022). Potensi ketersediaan lahan dan sebarannya bagi kebutuhan permukiman. 8(February), 134–144.

. Na’im, Z. F., & Sukada, B. A. (2022). Revitalisasi Permukiman Kumuh Kampung Pulo, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa), 4(1), 459. https://doi.org/10.24912/stupa.v4i1.16906

. Nurfikasari, M. F., & Yuliani, E. (2022). Studi Literatur : Analisis Kesesuaian Lahan Terhadap Lokasi Permukiman. Jurnal Kajian Ruang, 1(1), 78. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19981

. Widyastuty, A. A. S. A., Tribhuwaneswari, A. B., & Zulkarnain, L. (2021). Analysis of Settlement Availability at Manyar Economic District Strategic Area of Gresik Regency. Jurnal Kawistara, 11(1), 36. https://doi.org/10.22146/kawistara.63397

. Muta’ali Lutfi. (2015). Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

. Riana, V., Kalangie, G., Kumurur, V. A., & Poluan, R. J. (2022). Berdasarkan RTRW Kota Tomohon Tahun 2013 – 2033 Evaluation Of Land Utilization For Settlement Area Based On The. 11(1).