KINERJA PENGENDALIAN RUANG SEBAGAI REFLEKSI KEBERHASILAN PENATAAN RUANG DI KAWASAN PERBATASAN

Abstract

Tarik ulur kepentingan antar kabupaten kota sangat berdampak pada kawasan-kawasan perbatasannya yang memiliki terkaitan secara spasial yang erat. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan yang terjadi di kawasan perbatasan yang mendorong peningkatan prasarana dan sarana serta berbagai permasalahan lingkungan dan sosial terkait dengan kepadatan yang tinggi. Selain itu, permasalahan soputar pengelolaan pada kewenangan wilayah administrasi yang berbeda juga menjadi poin penting dalam mengatasi permasalahan pemanfaatan dan pengendalian nuang di kawasan perbatasan. Sehingga pengelolaan dan pengendalian terhadap kawasan perbatasan sangat penting untuk diperhatikan secara spesifik.

Dalam studi ini dilakukan proses evaluasi terhadap kinerja pemanfaatan dan pengendalian ruang perbatasan, Adapun aspek-aspek yang dievaluasi diantaranya adalah kelembagaan, model proses, kecukupan peraturan dan aspek keterlibatan stakeholder. Dari keempat aspek-aspek tersebut dilakukan penilaian pada tiap kabupaten/kota yang berbatasan di Jawa Timur dalam hal ini dilakukan terhadap 5 (umaj sampel kabupaten/kota yaitu Surabaya-Sidoarjo, Surabaya-Gresik, Sidoano Pasunuan, Kabupaten Malang Kota Batu dan Kabuapaton Malang Kota Malang. Proses penilaian dilakukan menggunakan analisis skoring pada kuesioner yang disebarkan pada tiap kabupaten/kota serta analisis AHP (analytical hierarchy process) yang dilakukan untuk membobotkan variabel variabel pada tiap aspek penilaian. Dan penilaian terhadap kelima sampel tersebut diketahui kawasan perbatasan yang memiliki kinerja yang variatif (baik, sedang dan buruk). Perbatasan Surabaya-Sidoarjo relatif memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perbatasan lainnya Sebaliknya, perbatasan di Sidoario-Pasuruan memiliki banyak vanabel kineria pengendalian ruang yang paling banyak. Beberapa variabel yang menjadi titik lemah dalam pengendalian di kawasan perbatasan adalah sinkronisasi peraturan, kelengkapan peraturan dan proporsionalitas antara kewenangan dengan TUPOKSI. Walaupun demikian, ada beberapa variabel yang menjadi titik kekuatan dalam pengendalian berupa: keberadaan instansi spesifik, transparansi, media pelibatan dan keterwakilan stakeholders.