Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemenuhan hak rumah layak huni di Provinsi Riau. Penelitian yang digunakan melalui pendekatan studi kasus (case study approach). Rancangan penelitian yaitu penelitian eksplanatori. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Desember 2019 di Provinsi Riau. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur, Focus Group Discussion (FGD) dan metode pustaka. Analisis proyeksi penduduk menggunakan metode pertumbuhan penduduk eksponensial. Hasil penelitian dianalisis secara analisis deskriptif. Sementara analisis pencarian perumahan dan permukiman yang berada di kawasan non fungsi permukiman menggunakan pendekatan sistem informasi geografi atau Geographic Information System (GIS) dengan melakukan proses tumpang tindih (overlay). Pemenuhan hak rumah layak huni di Provinsi Riau sangat progresif, mengingat jumlah masyarakat miskin dan belum memiliki rumah sebanyak 314.692 unit rumah tangga dan berpotensi bertambah, selain itu terdapat perumahan/permukiman yang berada diluar fungsi hunian seperti di kawasan hutan lindung, gambut, sempadan sungai dan pantai yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah, oleh karenanya melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH), Pemerintah Daerah Provinsi Riau memenuhi kewajiban layanan dasar agar masyarakat miskin dapat tertolong dari jurang kemiskinan.

Pemenuhan, Rumah, Sederhana, Layak, Huni

Firdaus, “Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota Dalam Perspektif HAM”, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 7 (2016, Des) 85-97.

Badan Pusat Statistik, “Provinsi Riau Dalam Angka 2019. Diakses dari:https://riau.bps.go.id/publication/2019/08/16/5e5d413e881e6f3ec183f634/provinsi-riau-dalam-angka-2019.html

Purba, TP, Topan Himawan, Ernamayanti, Nur Irfan Ashari, “Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, ISSN: (P) 2615-2584, ISSN: (E) 2615-3343, diakses dari: https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/2639

Muhtadi, Tb Yudi,”Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Tangerang”, Jurnal Pelita, Vol. 20 (2020, Feb) P-ISSN: 1907-5693 E-ISSN: 2684-8856 diakses dari: http://ejournal.unis.ac.id/index.php/pelita/article/download/821/630.

Winarno, B. (2018). Skema Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. Jurnal Pengembangan Kota. Vol 6 (1): 66-74. DOI: 10.14710/jpk.6.1.66-74.

Kementerian Keuangan, “Peranan APBN Dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”, diakses dari: http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d5d98b36-3ed8-4b9f-9d95-b95a6e8878cf#:~:text=Secara%20umum%20backlog%20perumahan%20dapat,rumah%20yang%20belum%2Ftidak%20tertangani.

Rosa, Yulinda,”Rumusan Metode Perhitungan Backlog Rumah”, Jurnal Permukiman, Vol. 08 (2013, Feb) P-ISSN: 1907-5693 E-ISSN: 1907-4352 diakses dari: http://jurnalpermukiman.pu.go.id/index.php/JP/article/view/87/74.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah