Penentuan Batas Pengelolaan Laut Dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus : Sengketa Pulau Berhala)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. dpat mendatangkan keuntungan dan juga ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ancaman yang dapat timbul adalah mengenai permasalahan batas, baik di darat maupun di laut. Salah satu permasalahan batas di laut yaitu sengketa  antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan kepemilikan Pulau Berhala.

Wilayah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah  Pulau Berhala yang berada di antara Provinsi Jambi , terletak pada 0º45’ - 2º45’Lintang Selatan dan  101º10’- 104º55’ Bujur Timur  dan Provinsi Kepulauan Riau yang terletak pada  1º10 Lintang Selatan - 5º10’ Lintang Utara dan  102º50’ - 109º20’ Bujur Timur.

Penarikan batas sejauh 12 mil laut untuk wilayah kewenangan provinsi sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 diperoleh dengan buffering menggunakan Arc GIS 10.2. Penarikan garis batas secara kartometrik menggunakan metode median line.

Dari hasil pengolahan data dan analisa didapatkan tiga alternatif  penarikan batas antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau.