Penerimaan Negara di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang memiliki hak atas obyek pajak. Maka peran serta Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut harus membangun infrastruktur dan jaringan data spasial melalui instansi Pemerintah yang berkompeten dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan sektor PBB.

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan konsep visualisasi sederhana dari data spasial mengenai obyek pajak dari instansi yang terkait untuk dapat dibuat gambaran mengenai kondisi obyek pajak atas prinsip bahwa suatu pengambilan atau penarikan biaya dari masyarakat yang berkaitan dengan suatu pelayanan, harus memenuhi aspek rasional, obyektif, proporsional dan ada landasan hukumnya.

Hasil yang diperoleh dari sampel penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian kondisi obyek pajak dengan pajak yang tertanggung. Penelitian ini hanya sebuah wacana untuk memberikan gambaran umum mengenai perlunya suatu hubungan yang terpadu antar instansi Pemerintah dalam hal peran serta pembangunan infrasrtuktur data spasial dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Ali, Rukama M. 2008. Studi Interoperabilitas Infrastruktur Data Spasial Antar Instansi Pemerintah Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Studi Kasus Peta Dasar Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan 2008 Dan Peta Blok Pajak bumi Dan Bangunan Kabupaten Pasuruan 2008. Skripsi Program Studi Teknik Geomatika ITS. Surabaya.

Harsono, Budi. 1997. Hukum Agraria Indonesia dan Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta.

Hendriatiningsih,S., Irawan Soemarto, Bambang Edhie Laksono, Iwan Kurniawan, Novi Kristina Dewi And Nanin Soegito. 2007. Identification of 3-Dimensional Cadastre Model for Indonesian Purpose. Strategic Integration of Surveying Services FIG Working Week 2007. Hong Kong, China.

Judowinarso, Endarto. 2004. Modul Pajak Bumi dan Bangunan. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Noor, R.M. 2008. Aspek Hukum Teknologi Digital Dan Dokumentasi Pertanahan. Sekolah Tinggi Pertanahan. Yogyakarta.

Parlindungan, A. P. 1985. Pendaftaran Tanah di Indonesia-Cetakan II. Bandar Maju. Bandung.

Rahman, Abdul. 1992. Penilaian Harga Tanah. Modul Diploma III Keuangan Spesialisasi PBB Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. Malang.

Riza, M. 2005. Aplikasi SIG untuk Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Pada Penentuan NJOP Bumi di Kota Surabaya. Skripsi Program Studi Teknik Geodesi ITS. Surabaya.

Sanusi, Muzammil. 2007. Desain Arsitektur dengan AutoCAD 3D. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Soejatno. 1990. Pengukuran Terestris Guna Penyediaan Peta Pendaftaran Tanah. Skripsi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta.

Stoter, Jantine. 2004. 3D Cadastre. Netherlands Geodetic Commission.

Supriyanto, Heru. 2008, Cara Menghitung PBB, BPHTB, Dan Bea Materai. PT Indeks. Jakarta.

Wikipedia Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan., situs informasi URL: http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan. Dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2009, jam 19.11.