Analysis Of Docking Space Availability In One Web-Based Application For Shipyards In The Samarinda Region
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmad Muhtadi, Triwilaswandio Wuruk Pribadi, dan I. B. (2016). Studi Implementasi Reparasi Kapal Berbasis Keandalan untuk Galangan Kapal.
Ali, M. (2010). Peran Klasifikasi dalam Industri Maritim, Indonesia.
Arie Riespalino, dkk (2022): Design of ship docking maintenance scheduling system at PT Pelni (Persero)
Aqsal Ardiana Timur Raja, Minto Basuki (2022): Pengembangan sistem aplikasi manajemen reparasi kapal berbasis web dengan aspek lokasi dan kapasitas galangan kapal tahun 2022
Bendjamin Benny Louhenapessy dan Hermawan Febriansyah (2017 Standardisasi industri nasional kapal di indonesia the standardization of the ship national industries in Indonesia)
Bisma Adi Faisal (2019): Analisa proses bisnis pada analisa proses bisnis pada proses perbaikan kapal di galangan kapal PT Dewa Ruci Agung Surabaya
D. Nunnun Bonafix, (2010) Peranan Web Desain dalam Internet Funeno, A. (2012). Reseach and Development in Ship building, Kawasaki Heavy Industry, Kobe, Japan,.
Hasbullah, M. (2016). Strategi penguatan galangan kapal nasional dalam rangka memperkuat efektifitas dan efisiensi armada pelayaran domestik nasional 2030.
http://stid.pelindo.co.id/downloaduserguide
Indonesia, M. P. L. R. (2020). Tentang Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Peraturan Menteri Perhubungan Laut Republik Indonesia 57 Tahun 2020 Pasal 1 Point 20.
Indonesia, M. P. L. R. (2021). Tentang Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Pengesahan gambar rancang bangun kapal, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pengerjaan kapal Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021
Indonesia, M. P. L. R. (2021). Tentang pengukuran kapal. P Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021
Indonesia, M. P. L. R. (2014). Tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim. P Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Indonesia, M. P. L. R. (2012). Tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Samarinda. P Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
Indonesia, R. (2014). Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.
Kazuhiro et al, (1999), Development of a shipyard simulator based on petri nets
Kementerian Kelautan dan Perikanan (2009) Siaran pers, laut masa depan bangsa, mari jaga bersama
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ( 2021 ) Data and resources jembatan nasional
Kementerian perindustrian tahun 2020, rencana strategis tahun 2020-2024
Keputusan Direktur Jenderal perhubungan laut, KP.803/DJPL/2021 Tentang penerapan data identifikasi Truk Tunggal ( single Truck Identification Data )
Keputusan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 1992, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Keputusan Presiden Republik Indonesia. (1986). No Title. Nomor 46 Tahun 1986, Setiap Pelabuhan Diwajibkan Menyediakan Sarana Penampungan Limbah, Dan Setiap Kapal Diwajibkan Membuang Limbah Di Sarana Penampungan Limbah Di Pelabuhan Fasilitas Pengelolaan Limbah.
Laut, D. J. P. (2013). Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan kapal. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PK. 101/1/4/DJPL- 13 Tahun 2013.
Laut, D. J. P. (2018). Tentang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Peraturan Durektur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. HK. 103/4/16/ DJPL Tahun 2018.
Nurhadi siswantoro et al (2022): A preliminary web based intermediary application design for ship repair planning services
Peraturan pemerintah Nomor 51. (2002). No Title. Tentang Perkapalan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
Perhubungan, M. (2009). Tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non convention vessel standard) Berbendera Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2009.
Presiden. (1980). Tentang pengesahan Konvensi safety of life At sea. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980.
RI, P. P. (2016). 15. Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
RI, P. P. (2002). 51. Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.
RI, P. P. (2010). 21. Nomor 21 Tahun 2010 Tentang perlindungan lingkungan maritim.
Satrio utomo, dkk, (2019) Penerapan Metode Technometrik Untuk Penilaian Kapabilitas Teknologi Industri Galangan Kapal Dalam Menyongsong Era Industri 4.0
Scarvada, A.J.,Tatiana Bouzdine-Chameeva, Susan Meyer Goldstein, Julie M. Hays, Arthur V. Hill. 2004. A Review of the Causal Mapping Practice and Research Literature. Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference, Cancun, Mexico, April 30 – May 3, 2004.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 36 ayat (2)
Undang-Undang, R. I. (2012). 17. In Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Umum.
Utomo, B. B. (2016). Warisan Bahari Indonesia.
UU.17 (2008). No Title. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Widarto, E. (2017). Industri Galangan Kapal Nasional dalam Mendukung Program Tol Laut.
Zulfikar, H. (2017). Analisa teknis dan ekonomis pembangunan galangan untuk mendukung perbaikan dan pemeliharaan kapal direktorat polair baharkam polri di wilayah indonesia bagian timur.
DOI: http://dx.doi.org/10.12962/j25481479.v8i2.16684
Refbacks
- There are currently no refbacks.
| |||
|
|
|
|
P-ISSN: 2541-5972
E-ISSN: 2548-1479
IJMEIR journal published by Department of Marine Engineering, Faculty of Marine Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Indonesia under licenced Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licence. Based on https://iptek.its.ac.id/index.php/ijmeir/