Analisis Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa Program Hibah Swakelola Masyarakat

Asa Dina Safitri, Mohammad Arif Rohman

Abstract


Pemerintah mengalokasikan pembangunan bersumber dana APBN untuk program hibah swakelola masyarakat. Program dimaksudkan masyarakat bertindak sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa di tingkat masyarakat. Namun, kemungkinan munculnya risiko pengadaan oleh masyarakat belum teridentifikasi detil dan perlu dirumuskan upaya mitigasinya. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi risiko pada pengadaan dengan mempertimbangkan hubungan pengaruh risiko, serta merumuskan tindakan mitigasinya.  Hubungan pengaruh keterkaitan risiko diolah menggunakan metode DEMATEL-ANP (DANP) dan menghasilkan nilai threshold value sebesar 0,114. Hasil menunjukkan hubungan pengaruh keterkaitan memberi dampak yang signifikan. Analisis diagram pareto diperoleh sebanyak 16 penyebab risiko (55,17%), berkontribusi sebesar 80,9% menyebabkan kemunculan risiko. Tindakan mitigasi risiko dilakukan menggunakan metode House of Risk (HOR) dan diperoleh upaya pencegahan risiko dengan membuat kebijakan sanksi yang jelas dan sistem online yang transparan dengan satu data (one big data) (TM1), merekrut fasilitator dengan SDM yang berkualitas (TM 2 ), dan memberi pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada PIC (TM12).

Keywords


risiko, pengadaan barang dan jasa, swakelola masyarakat, DANP, House of Risk (HOR)

Full Text:

PDF

References


Sasono, M.E. dan Mohammad, A.R. (2020). Risk Analysis of Community Based Infrastructure Grant Program. Journal of Proceedings Series: International Conference on Management of Technology, Innovation, and Project (MOTIP). No. 3

Ariani, A.F. dan. Jati, R.K. 2016. “Analisis Risiko pada Proses Pengadaan melalui e-procurement di pusat penelitian X”, Annual Meeting on Testing Quality, ISSN 1907-7459.

Peraturan Presiden Nomor 16, (2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LKPP. 2020. “Critical Point dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

LKPP. 2010. “Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 1-10”, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

PUPR, Kementerian. (2023). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di LPK. Edisi Revisi 1. Jakarta.

Gölcük, İ., & Baykasoğlu, A. (2016). An analysis of DEMATEL approaches for criteria interaction handling within ANP. Expert Systems with Applications, 46, 346–366. doi:10.1016/j.eswa.2015.10.041

Ramkumar, M., & Jenamani, M. (2015). Sustainability in Supply Chain Through E-Procurement—An Assessment Framework Based on DANP and Liberatore Score. IEEE Systems Journal, 9(4), 1554–1564. doi:10.1109/jsyst.2014.2336291

Dita, A O F; Rohman, M A; Nurcahyo, C B (2020). Risks of Public Procurement for Construction Works. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 930(), 012002–.doi:10.1088/1757-899X/930/1/012002




DOI: http://dx.doi.org/10.12962/j2579-891X.v22i1.19967

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jumlah Kunjungan:Web Analytics

Creative Commons License
Jurnal Aplikasi Teknik Sipil by Pusat Publikasi Ilmiah LPPM Institut Teknologi Sepuluh Nopember is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Based on work at https://iptek.its.ac.id/index.php/jats