E-musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konsepsi good governance, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Namun, dalam praktik musrenbang Kota Surabaya, masih terdapat temuan-temuan yang menuntun pada permasalahan transparansi kebijakan publik, diantaranya adalah elite capture, ketidaksesuaian data, dan hambatan-hambatan lain pada sistem. Hal seperti ini merupakan sebuah gap tersendiri mengingat Kota Surabaya juga bertindak sebagai kota prestatif dan percontohan bagi banyak wilayah lain di bidang kepemerintahan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan teknik analisis skoring Indeks Kepuasan Masyarakat, transparansi musrenbang Kota Surabaya dinilai baik, dengan klarifikasi transparansi variabel termasuk pada kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan tipologi penilaian yang telah dilakukan sesuai klaster wilayah, Surabaya Selatan merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi tertinggi dan mendapatkan label transparansi sangat baik (nilai indeks 83,365). Sedangkan Surabaya Barat merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi terendah dan mendapatkan label transparansi baik (nilai indeks 74,881). Selain itu, diketahui pula bahwa variabel yang menjadi titik lemah pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya saat ini adalah variabel “keterbukaan implementasi program”

good governance, musyawarah perencanaan pembangunan, transparansi

Yunas, Novy Setia. 2017. Efektivitas Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanan Pembangunan Berparadigma Masyarkat. Surabaya. Research Gate

Rustan. 2019. Pusara Pembangunan Ekonomi. Makassar. CV Sah Media.

Kumorotomo, Wahyudi. 1999. Etika Administrasi Negara. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Karuniawati, Reny Dwi. Fanida, Eva Hany. Efektivitas Sistem Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya

Graham, John. Amos, Bruce. Plumptre, Tim. 2003. Principles for Good Governance in the 21st Century. Ottawa. Institute On Governance.

Azhar Fikri. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X Volume 3 Nomor 2.

Kanter, Christopel Herman. Purnama, Asriani. 2015. Peran Website Pemerintah Kota Manado dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance. Manado. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No. 3.

Anonim. http://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang2017 diakses pada tanggal 22 dan 27 November 2017

Domi Wimpi. 2017. Pemkot Surabaya Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan dengan 17 Kabupaten/Kota. https://humas.surabaya.go.id/2017/05/31/pemkot-surabaya-kerja-sama-jaringan-lintas-perkotaan-dengan-17-kabupatenkota/ diakses pada tanggal 19 Maret 2020

Setiadi, dkk. 2016. Mengikis Elite Capture dalam Community Development: Pembelajaran dai bumi Seribu Nyiur Melambai. https://cpps.ugm.ac.id/publication/-mengikis-elite-capture-dalam-community-development-pembelajaran-dari-bumi-ser ibu-nyiur-melambai/ diakses pada tanggal 24 Juni 2018

Putri, Nindia Prischa. 2015. Studi Eksplorasi Tentang Variabel Pendukung Keberhasilan Aplikasi Sistem Musrenbang di Bappeko Surabaya. Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3 Nomor 3

Rahadian, Adinda Permatasari. Analisis Implementasi Kenijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus pada Kementerian Pertanian, Jakarta.

Demokrawati, Fiqa Adha. 2014. Analisis Quick Count dengan Menggunakan Metode Stratified Random Sampling (Studi Kasus Pemilu Walikota Bandung 2013). Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.

Mote, Frederik. 2008. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik di Puskesmas Ngesrep Semarang. Semarang. Universitas Diponegoro.