Prospek Pengembangan Pengelolaan Infrastruktur Pelabuhan Non-Komersil di Kawasan Timur Indonesia

M. Isran Ramlia, Sakka Patia, Muh. Asdar, Paulus Ragab, Shirly Wunas, Kamran Aksa

Abstract


Pengembangan pengelolaan pelabuhan non-komersil khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan salah satu hal penting dalam mendorong percepatan pengembangan infrastruktur pelabuhan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, studi ini bertujuan memetakan potensi-potensi pelabuhan non-komersil di Kawasan Timur Indonesia dalam rangka melihat sejauhmana prospek pengelolaan infrastruktur pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat dikembangkan. Pendekatan Analisis Multi-Kriteria (AMK) digunakan pada studi ini, untuk menganalisis berbagai aspek fungsi dan pelayanan pelabuhan non-komersil, yang meliputi aspek-aspek: teknis, transportasi, wilayah, ekonomi, dan legalitas. Hasil analisis memperlihatkan bahwa terdapat keragaman keunggulan dan kekurangan antar pelabuhan untuk dapat dikembangkan pengelolaannya. Aspek ekonomi mendominasi keterbatasan pelabuhan-pelabuhan non-komersil di Kawasan Timur Indonesi untuk dikembangkan pengelolaannya secara komersil, disamping aspek legalitas baik secara struktur organisasi pengelolaan maupun legalitas lahan pengembangan infrastruktur. Prioritas pengembangan pelabuhan UPP (Unit Pelayanan Pelabuhan) di KTI menjadi pelabuhan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan penilaian ahli (kepakaran), ketersediaan fasilitas pelabuhan dan sarana penunjang lainnya serta  aspek administrasi pelabuhan terdiri atas 3 tingkatan prioritas. Pelabuhan-pelabuhan UPP di Pulau Kalimantan menjadi Pelabuhan UPP yang dominan mempunyai prospek untuk dikembangkan menjadi Pelabuhan BLU. Diperlukan studi lebih lanjut terhadap pelabuhan sejenis di kawasan lainnya di Indonesia untuk menemukenali berbagai varian model pengembangan pengelolaan infrastruktur pelabuhan non-komersil di Indonesia.


Keywords


Infrastruktur; pelabuhan non-komersil; Kawasan Timur Indonesia

Full Text:

PDF

References


Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,” 2008.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN),” 2013.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Nomor 725 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor : KP 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN),” 2014.

Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan,” 2009.

Dirjen Perhubungan Laut, “Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No UM.002/38/18/DJPL/2011 tanggal 5 Desember tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan,” 2011.

S. Thomas L, Decision Making For Leaders,. The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Company World. Pittsburgh: RWS Publication, 1985.

S. Thomas L, Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks. Seri Manajemen No. 134. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1993.




DOI: http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2017i5.3118

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View my Stat: Click Here

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.