PENDEKATAN REKAYASA SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Semantok Di Kabupaten Nganjuk-Jawa Timur)

Endang Susilowati, Windiani Windiani

Abstract


Salah satu isu strategis dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (Sustainable Development Goals) tahun 2016-2030, adalah sumber daya air. Penelitian pendekatan rekayasa sosial dalam pengelolaan sumberdaya air ini merupakan penelitian terapan dari studi kasus pengadaan tanah dalam Kajian LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk-Jawa Timur, yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Penelitian ini untuk melandasai kebijakan pengambilan keputusan dan bertujuan untuk menerapkan pendekatan rekayasa sosial dalam pengelolaan sumber daya air di daerah. Pemindahan masyarakat sebagai akibat pembangunan infrastruktur sumberdaya airseperti pembangunan bendungan memerlukan lahan untuk genangan. Seringkali lahan tersebut milik masyarakat sehingga masyarakat terkena dampak ini harus dipindahkan. Pemindahan masyarakaat  tidak hanya sekedar pemindahan fisik rumah dan individu dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi juga menyangkut pemindahan satuan masyarakat dengan segala aspeknya. Pendekatan aspek sosial sering belum mendapat porsi yang memadai dan sebagai akibatnya timbul ekses negatif terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil penelitian menujukkan bahwa pendekatan rekayasa sosial dalam pembangunan digunakan mulai tahap perencanaan dalam proses pembangunan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat-Kementerian Pekerjaan Umum), Pemerintah Daerah (PEMKAB Nganjuk), instansi terkait (Dinas Pertanian, Perhutani,dll), LSM, Tokoh Lokal dan masyarakat yang terkena dampak di dua desa yaitu Desa Sambikerep dan Desa Tritik, Kecamatan Rejoso-Kabupaten Nganjuk.


Keywords


Pendekatan Rekayasa Sosial; Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Studi LARAP

Full Text:

PDF

References


Indonesia, R. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, Pub. L. No. NOMOR 2 TAHUN 2004 (2004). Indonesia.

Indonesia, R. Undang-Undang RI No. 7 tahun 2004 ttg sumber daya air, Pub. L. No. 7 (2004). Indonesia.

Indonesia, R. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Pub. L. No. 2 (2012). Indonesia.

Indonesia, R. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pub. L. No. 23, British Journal of Psychiatry (2014). Indonesia. https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a

Moerad, S., Susilowati, E., & Windiani, W. (2016). Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi. Jurnal Sosial Humaniora, 1–25. https://doi.org/10.12962/j24433527.v9i2.1621

Pekerja Umum, kementerian. Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 03/PR T/M/2009, Pub. L. No. 03/PR T/M/2009 (2009). Indonesia. Retrieved from https://www.slideshare.net/perencanakota/per-menpu3-2009-rekayasa-sosial-pembangunan-bendungan

Susilowati, E., & Moerad, S. K. (2016). Perubahan Persepsi Melalui Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Pltgu Perak. Jurnal Sosial Humaniora, 9(2), 139. https://doi.org/10.12962/j24433527.v9i2.1623




DOI: http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4415

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View my Stat: Click Here

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.