KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN KONSISTENSI TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN
Abstract
Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam pemanfaatan lahan dan perwujudan pembangunan pemukiman yang baik, maka beberapa keputusan dalam pembangunan rusun dan apartemen memiliki efektifitas yang melibatkan pihak pelaku dan lingkungan. Efektifitas dari kebijakan pemerintah dalam membangn rusun dan apartemen ini terwujud karena memenuhi kebijakan yang melibatkan publik dalam segala tahap, realistic, transparan, jelas tolak ukurnya, jelas target atau sasarannya, jelas dasar hukumnya, dan kebijakan yang tidak tumpang tindih. Perencanaan embangunan ini sebagai perwujudan keputusan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2014.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Taufik, B. 2002. Mikro Ekonomi untuk Kebijakan Publik. Edisi pertama. Jakarta: Pustaka Petronomika.
Rusli, B. 2013. Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing.
William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
Subarsono, A. 2005. “Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v7i1.595
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.