Problematika Pembentukan Komponen Cadangan: Dilema Partisipasi Bela Negara di Tengah Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja

Aditama Candra Kusuma, Aji Lukman Ibrahim

Abstract


The issue that arises during the formation of the Reserve Component is the employer's termination of workers who follow the Reserve Component. This study aims to determine the sanctions for employers who terminate the employment of workers who participate in the selection of Reserve Components, as well as the ideal future arrangement for employers who terminate the employment of workers who participate in future selections. In this study, qualitative descriptive and data analysis techniques are presented in accordance with normative legal research methods. So that the results obtained are that the appropriate sanctions for employers who terminate employment, namely criminal sanctions, refer to the criminal provisions in Law No. 23 of 2019 on the Management of National Resources for National Defense, as well as ideal future arrangements for employers who terminate employment relationships, namely by imposing criminal provisions which must first be reformulated in Article 78 paragraph (1) of Law No. 23 of 209 on the Management of National Resources for National Defense.

Keywords


Reserve Components, Employee Termination, and Employer.

Full Text:

PDF

References


Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011., Pub. L. No. 27/PUU-IX/2011, 46.

Anwar, A. S. (2021). Kebijkan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Ketenagakerjaan. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 9(2), Art. 2. https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2195

Asikin, Z., & Dkk. (2010). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. PT. Raja Grafindo Persada.

Darmawan, S. (2022, April 17). “Korban PHK Pemberi Kerja,” [Online].

Djumialdji, F. X. (2005). Perjanjian Kerja (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.

Dwiyowiyoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Elex Media Komputindo.

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Revisi Cetakan 1). Cahaya Atma Pustaka.

Hutabarat, I. M., Anggusti, M., & Tobing, C. N. M. (2021). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ALIH DAYA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCHING YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DOKUMEN PERJANJIAN PENYEDIA JASA DI PT NTU). Nommensen Journal of Legal Opinion, 55–79. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.210

Ibrahim, A. L. (2020). Aktualisasi Bela Negara Generasi Milenial Tanpa Narkotika: Menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam Book Chapter Bela Negara: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum. Prenada Media Group.

Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). MEMBANGUN KOMPONEN CADANGAN BERBASIS KEMAMPUAN BELA NEGARA SEBAGAI KEKUATAN PERTAHANAN INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN NIR-MILITER. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 8(2), Art. 2. https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395

Kurniawan, H. (2022, Maret 9). “Kepala Seksi Rencana dan Penyedia Komponen Cadangan (RENDIACAD),” [Online].

Kusumajaya, A. (2022, April 3). “Korban oleh perusahaan pemberi kerja PT GAPARA,” [Online].

Media, K. C. (2021a, Juni 11). Kemenhan Catat Hampir 10.000 Orang Telah Daftar Komponen Cadangan. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/06/11/13121421/kemenhan-catat-hampir-10000-orang-telah-daftar-komponen-cadangan

Media, K. C. (2021b, Oktober 7). Jokowi Tetapkan 3.103 Orang Komponen Cadangan 2021. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/09313191/jokowi-tetapkan-3103-orang-komponen-cadangan-2021

Media, K. C. (2022, September 8). 3 Kepala Staf TNI Kompak Hadiri Pelantikan 2.974 Anggota Komcad. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/17115291/3-kepala-staf-tni-kompak-hadiri-pelantikan-2974-anggota-komcad

Mustaqim, A. (2011). BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Sebuah Transformasi Makna Jihad) | Mustaqim | Analisis: Jurnal Studi Keislaman. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/614

Nazifah, N., & Mahila, S. (2021). Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Art. 3. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1713

Nurhuda, N., Widjayanto, J., & Prakoso, L. Y. (2021). STRATEGI MENCEGAH MUNCULNYA EKSES NEGATIF PASKA PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN DI INDONESIA. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(11), Art. 11. https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.516

Pamungkas, F. A. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), Art. 1. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413.

Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413.

Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615.

Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615.

Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615.

Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615.

Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413.

Program Legilasi Nasional. Diambil 27 September 2022, dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/535

Setiaji, B. (2022, 1 Oktober). “Data Pendaftar Komponen Cadangan TA 2022,” [wawancara].

Sinaga, Y. T. (2021). Komponen cadangan sebagai Wujud Bela Negara dan Strategi dalam Menangkal Ancaman Radikalisme-Terorisme di Indonesia. Jurnal Pancasila Dan Bela Negara, 1(2), Art. 2. https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i2.5513

Soepomo, I. (1975). Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Djambatan.

Soepomo, I. (1985). Pengantar Hukum Perburuhan (1 Cetakan 7). Djambatan.

Sugiyono, H., & Pardede, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja | Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Diambil 10 Agustus 2022, dari http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4388

Sutedi, A. (2009). Hukum Perburuhan. Sinar Grafika.

Suyanto, H., & Nugroho, A. A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN ASAS KEADILAN. Jurnal Yuridis, 3(2), Art. 2. https://doi.org/10.35586/.v3i2.179

Tie, H. (2006). Framing a Strategic Approach For Reserve Component Joint Officer Management. Rand Corporation.

Uwiyono, A., & Dkk. (2014). Asas-Asas Hukum Perburuhan. RAJAGRAFINDO PERSADA.

Weber, M. (1994). Law In Economy And Society. Harrow and Heston Publishers.

Widiastiani, N. S. (2022, Mei 20). “Akademisi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta,” [Online].




DOI: http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.14719

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

p-ISSN (1979-5521)  e-ISSN (2443-3527)